LEMBAGA MAHASISWA BALIKPAPAN BERSATU DALAM MENYELARASKAN AKSI DEMONSTRASI NASIONAL

 

Seputar Demonstrasi

LEMBAGA MAHASISWA BALIKPAPAN BERSATU DALAM MENYELARASKAN AKSI DEMONSTRASI NASIONAL

Senin (11/04) telah dilaksanakannya demonstrasi, aksi digelar di kawasan kantor DPRD Balikpapan. Aksi ini dimulai pada pukul 15:00 WITA sampai selesai dan aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Kota Minyak yang terdiri dari 18 lembaga mahasiswa Balikpapan.

Titik awal berkumpulnya para demonstran bertempatan tepat di bawah Flyover Balikpapan Center (BC) untuk membahas teknik lapangan dan melakukan perjalanan menuju kantor DPRD Balikpapan. Pada saat awal dimulainya aksi dikarenakan waktu yang berdempetan dengan salat Ashar, maka secara terpaksa massa ditarik mundur terlebih dahulu menunggu shalat Ashar usai, setelah itu ketua-ketua lembaga melingkari kantor DPRD untuk dilakukannya briefing kembali untuk membahas pengkoordiniran massa.

Setelah briefing selesai, Koordinator Lapangan Taufik Ismail menginstruksikan para demonstran untuk merapatkan barisan, lalu membakar ban guna meningkatkan semangat para demonstran dan langsung dilaksanakannya “Panggung Rakyat” yaitu penyampaian orasi dari masing-masing ketua lembaga.

Dalam aksi ini, mereka menyuarakan sejumlah isu nasional dan juga lokal, yaitu:

1. Menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024

2. Menolak dan membatalkan kenaikan BBM dan PPN 11%

3. Menuntut Pemerintah Kota Balikpapan menyelesaikan permasalahan Balikpapan

4. Menuntut Pemerintah Kota Balikpapan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan di Teluk Balikpapan

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah membuat sebuah pernyataan bahwa beliau tidak berminat untuk menjadi presiden selama 3 periode dan memutuskan untuk mengikuti konstitusi yang ada, namun yang menjadi keresahan para demonstran adalah bahwa konstitusi bisa saja diamandemen kapan saja sehingga memungkinkan terjadinya presiden 3 periode.

“Kenapa kita masih pengen yang namanya ingin menarik isu terkait dengan 3 periode,oke kalau kita berbicara ia tidak sepakat karena ingin melanjutkan sebuah konstitusi, pertama konstitusi itu bisa di amandemen,ketika hari ini memang bahasa dari pak presiden sendiri memang tidak mau dan mengikuti konstitusi,otomatis kalau ketika UUD 1945 diamandemen artinya pak presiden mengikuti amandemen yang baru,harusnya kalau memang dia tidak mau, harus memberikan sebuah statement yang jelas,lalu yang kedua adalah dia bilang bahwasanya banyak anggota anggotanya entah itu  Menteri,DPR dan sebagainya yang pengen dia naik 3 periode, harusnya jika memang itu bermasalah, dipecatlah anggota anggotanya, diberikan sanksi yang tegas, bukan hanya memberikan sebuah statement yang bagi saya ini sedikit ambigu” ujar salah seorang demonstran berinisial IA.

“Yang sempat saya baca baca di media terkait dengan amandemen UU sudah mau diwacanakan di tahun 2020 ntar akan dijalankan di 2023,otomatis disini kalau diliat ada kepentingan kepentingan yang terjadi.Isu yang hari ini kita bahas itu bukan ingin untuk menurunkan Jokowi tapi kita hanya fokus kepada penolakan 3 periode” akhir IA.

“Walaupun pak Jokowi mengklarifikasi secara personal dia tetap menjalankan pemilu 2024, tapi perangkatnya ini mendukung untuk dilakukan adanya 3 periode dan penundaan pemilu,kontradiktif dong.Wacana ini kan inkonstitusional,masa dia harus menunjuk menteri yang inkonstitusional untuk menjalankan mandat UUD 1945.Hari ini kami melihat wacana ini secara tidak langsung merusak tataran reformasi yang pernah dibangun” Sambung salah seorang demonstran berinisial Z. 

Mengenai kenaikan harga minyak goreng memang ada beberapa faktor yang menyebabkan harga minyak ini naik, seperti konflik antar Rusia-Ukraina, menurunnya produksi kelapa sawit, meningkatnya kebutuhan CPO (Crude Palm Oil/Minyak Kelapa Sawit) lalu faktor logistik yang dimana berkurangnya jumlah kontainer dan kapal dikarenakan pandemi Covid 19.

Menanggapi akan hal itu,Fachrezal Reyhan selaku Humas Lapangan mempertanyakan mengapa baru hari ini harga minyak dinaikkan padahal Indonesia telah menghadapi pandemi Covid 19 selama dua tahun.

“Kalau kita bicara logikanya lagi, di Indonesia ini kan pemasok produksi minyak terbesar,kita sekiranya punya kebun sawit yang berhektar hektar adanya gitunah,kalau kita contoh ambil faktor pandemi,pandemi ini sudah berjalan hampir kurang lebih 2 tahun,trus pertanyaan nya dibalik lagi baru hari ini harga minyak dinaikkan gitu, ada juga minyak yang langka gitunah padahal kita punya lahan sawit yang luas, kan ga make sense gitu,harga minyak yang tiba tiba naik, minyak yang tiba tiba hilang, ini yang menjadi gejala gitunah apa yang terjadi, apakah ini ada permainan atau seperti apa” ujar Reyhan.

“Pas harganya murah minyak gorengnya tidak ada, giliran harganya mahal munculan semua disetiap setiap toko sembako/swalayan dll,itu sih yang sangat disayangkan itukan keliatan sekali ada permainan oligarki” sambung salah seorang demonstran.

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi bersama jajarannya dan juga Satgas Pangan telah turun ke lapangan untuk meneliti apa yang menjadi permasalahan sehingga pasokan minyak goreng tersendat di pasaran.Pada penemuannya,memang ada oknum oknum yang sengaja menimbung minyak goreng dan tidak mendistribusikan ke pasar.

Lalu terkait dengan kenaikan harga BBM di Indonesia,faktor terbesarnya yaitu adanya konflik antar Rusia – Ukraina.Yang menjadi keresahan masyarakat ialah ketika harga BBM berjenis Pertamax naik, maka Pertalite yang akan menjadi incaran utama masyarakat, baik itu masyarakat menengah keatas maupun kebawah sehingga akan menyebabkan kelangkaan untuk BBM jenis Pertalite.Bukanlah suatu masalah yang besar bagi masyrakat menengah keatas ketika Pertalite telah habis dan terpaksa membeli Pertamax,namun berbeda halnya dengan masyarakat menengah kebawah.

Keresahan inilah yang disuarakan oleh para demonstran untuk tidak terjadinya kenaikan harga BBM.Mereka menuntut untuk Pihak Pertamina harus mampu memilki tata kelola biaya serta transparansi yang tinggi agar mampu meletakkan skala prioritas yang dibutuhkan dengan implikasi langsung kepada perusahaan agar mampu mengatasi kenaikan harga minyak dunia dan menekan kerugian yang timbul dan berdampak kepada masyarakat. 

Berlanjut ke tuntutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),PPN adalah  pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen,sebelumnya PPN berada di angka 10% namun mulai 1 April 2022 PPN dinaikkan menjadi 11%,alasan dibalik kenaikan ini adalah demi memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN),kenaikan inilah juga yang menjadi keresahan masyarakat dan disuarakan oleh para demonstran.

“Oke mungkin untuk orang orang yang punya penghasilan lebih dampak PPN 11% itu ga berpengaruh, tapi coba kita lihat  hari ini masyarakat yang mempunyai ekonomi yang rendah ,dengan adanya kenaikan PPN yang besar itu pasti berdampak ekonominya mereka.Hal seperti itukan yang perlu kita sadari dan juga sikapi” ujar Reyhan

Mengenai isu lokal yang diangkat yaitu mengenai Balikpapan yang masih sering tergenang banjir dan juga perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan merusak ekosistem lingkungan.

“Curah hujan yang walaupun (hanya) satu jam dua jam itu sudah menggenang,itu hari ini kita angkat biar pemerintah itu notice bahwasanya persoalan banjir di Balikpapan itu belum terselesaikan sampai hari ini.Hal ini karena paret yang ada itukan nggak cukup untuk mengendalikan air sehingga genangan genangan nya ini masuk dan juga kurangnya peresapan air dikarenakan banyaknya pembangunan pembangunan” Ujar Reyhan

“Terus kemudian persoalan industri, dari teman teman menuntut pemerintah kota untuk berani tegas untuk mencabut izin industri yang kemudian merusak daerah lingkup Balikpapan.Masa kemudian ada perusahan perusahaan yang masuk terus kemudian merusak lingkup daerah taman bakau dan tidak menjadi sorotan,hal seperti itu yang coba diangkat dan harapannya bisa di notice oleh pemerintah.Kalau berbicara kajian,kami juga ada kajian, itu juga kita ada menganut dari beberapa pasal disitu dan tuntutan kita juga mendasar”

Aksi demonstrasi pada hari tersebut belum menemukan titik terang yang jelas,dan aksi pun berjalan kondusif tanpa adanya kericuhan yang terjadi.Pada akhir aksi demonstrasi,setiap ketua ketua lembaga mahasiswa diminta untuk menandatangi sebuah petisi yang berisikan tentang tuntutan yang dibawa beserta dasar dasarnya.

Tim liputan UKM KomIC