Aliansi Balikpapan Melawan Gelar Aksi, Tolak Kenaikan PBB dan Soroti Persoalan Kota

📢 Sorot Publik!

Balikpapan, 25 Agustus 2025 – Puluhan mahasiswa bersama perwakilan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan warga. Aksi yang digelar di depan Kantor Wali Kota Balikpapan ini berlangsung sejak siang hingga sore hari dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi tampak membawa spanduk, poster, hingga pengeras suara sebagai simbol perlawanan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kota yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Dalam aksinya, demonstran menegaskan enam tuntutan pokok yang mereka sebut sebagai “isu krusial kota”. Pertama, menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kedua, mendesak penanganan banjir yang selama ini kerap melumpuhkan aktivitas warga. Ketiga, memperbaiki layanan kebersihan kota yang dinilai belum optimal. Keempat, mengurai kemacetan lalu lintas yang semakin parah, terutama di kawasan pusat kota dan jalur menuju bandara. Kelima, menindaklanjuti kelangkaan beras dan dugaan peredaran beras oplosan. Keenam, memastikan ketersediaan gas LPG 3 kilogram yang belakangan sulit ditemukan di pasaran.

Koordinator lapangan aksi, Hendrikus, menegaskan bahwa enam persoalan tersebut bukan sekadar isu teknis, melainkan permasalahan nyata yang sehari-hari dihadapi masyarakat Balikpapan. Ia menilai pemerintah kota tidak bisa terus menutup mata terhadap kondisi yang semakin membebani warga. “Kami hadir di sini untuk menyampaikan suara rakyat, agar pemerintah segera mengambil keputusan konkret dan tidak lagi menunda-nunda,” ujarnya.

Dalam wawancara, Hendrikus juga menyampaikan pesan solidaritas kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh warga agar tetap kompak dalam memperjuangkan kepentingan bersama. “Masyarakat harus tetap solid, bersatu, dan tidak berhenti menyuarakan aspirasi demi masa depan Kota Balikpapan yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.

Menanggapi aksi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Asisten I Sekretariat Daerah, Zulkifli, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif PBB tidak akan diberlakukan tahun ini. Menurutnya, dasar perhitungan pajak masih menggunakan NJOP tahun sebelumnya. Penyesuaian tarif baru akan dibahas kembali paling cepat tahun depan setelah melalui kajian mendalam. Ia juga menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belum dibagikan karena proses pendataan masih dikoordinasikan melalui ketua RT di masing-masing wilayah. “Kami ingin agar masyarakat lebih siap menerima kebijakan dan tidak merasa terbebani,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan aliansi yang masuk sebagai delegasi menyebutkan bahwa mereka telah bertemu dengan pihak pemerintah untuk menyampaikan langsung aspirasi massa. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final. Pemerintah hanya menawarkan opsi pertemuan lanjutan dengan Wali Kota Balikpapan pada hari Jumat mendatang, mengingat wali kota masih berada di luar kota. Aliansi menilai opsi tersebut sebagai penundaan, namun tetap menyatakan komitmennya untuk hadir dalam forum dialog tersebut.

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 15 aliansi ini berlangsung tertib tanpa insiden. Aparat kepolisian tampak melakukan penjagaan di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Meski demikian, peserta aksi menegaskan bahwa jika pemerintah tidak menunjukkan langkah nyata, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. “Kami akan terus mengawal isu-isu ini sampai ada kepastian, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Balikpapan,” tegas salah satu orator aksi.

Penulis Berita & Editor: Rima 

Reporter: Hana & Bela